Dalam tiga hari, 33 sipil Mesir gugur dalam protes menentang Dewan Militer yang menguasai Mesir

Kabinet sementara Mesir telah menawarkan pengunduran dirinya kepada Dewan militer yang berkuasa di negara itu ketika bentrokan berkobar untuk hari ketiga di lapangan Tahrir, polisi dan tentara melawan pendemo tak bersenjata yang menuntut perubahan.

“Pemerintah Perdana Menteri Essam Sharaf telah menyerahkan pengunduran diri kepada (penguasa) Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata,” ujar Mohammed Hegazy, juru bicara kabinet, mengatakan dalam sebuah statemen yang disiarkan pada Senin (21/11/2011) malam oleh kantor berita resmi MENA.

“Karena keadaan yang sulit yang harus dilalui negara ini, pemerintah akan terus bekerja sampai pengunduran diri diterima,” tambah Hegazy.

Pengunduran diri tersebut datang ketika bentrokan dengan tentara keamanan terus memburuk sejak penggulingan Hosni Mubarak, mantan presiden Mesir pada Februari lalu.

Kementrian Kesehatan Mesir mengumumkan sedikitnya 33 orang telah tewas dan 1.500 terluka dalam bentrokan antara pasukan pemerintah yang menggunakan kekuatan berlebihan melawan pendemo damai sejak Sabtu (19/11).

Protes terorganisir

Reporter Al Jazeera melaporkan pada Senin (21/11) malam dari lapangan Tahrir bahwa ribuan orang serempak meneriakkan “Rakyat ingin berakhirnya kekuasaan Marsekal” mengacu pada Marsekal Hussein Tantawi Mohammed yang memimpin Dewan Militer.

“Selama 48 jam terakhir, telah ada seruan sporadis untuk beberapa jenis protes yang terorganisir,” lapor reporter Al Jazeera.

Lapangan Tahrir telah menjadi titik utama untuk pengunjuk rasa yang sebelumnya pernah menjadi saksi bisu 18 hari pemberontakan yang berakhir dengan turunnya Hosni Mubarak dari kekuasaan.

Ribuan orang berbondong-bondong menuju lapangan Tahrir dimana mobil ambulans terlihat sibuk untuk mengambil mereka yang terluka akibat bentrokan.

Semakin ditekan oleh pasukan keamanan, semakin banyak warga Mesir yang menuju lapangan Tahrir untuk bergabung dengan pengunjuk rasa lainnya. Mereka menginginkan kekuatan militer menyerahkan kekuasaan ke pemerintahan sipil.